Masyarakat Terpaksa Naik Pompong, Dampak Dari Jembatan Ambruk

Rengat, Riau -  Ribuan masyarakat di sejumlah desa Kecamatan Batang Peranap, Indragiri Hulu tidak bisa menyebrang akibat jembatan ambruk. Oleh karena itu, berharap ada perhatian pemerintah sebelum ekonomi penduduk terpuruk dan menjadi terisolir.

Dampak lain adalah sulitnya mendistribusikan sembako, hasil pertanian dari pusat kota ke sejumlah desa. Ini terungkap setelah berdiskusi dengan salah satu warga Desa Pesajian Lis Sugiyarti (25), Rabu (8/12).

Baca juga: Puan Maharani: Presiden yang Akan Datang Harus Teruskan Pembangunan IKN Nusantara

"Kami tentunya berharap jembatan itu segera dibangun, karena Jalur lalu lintas anak sekolah, " katanya.

Puluhan anak sekolah setiap hari melalui jembatan penyebrangan itu. Pasca ambruk, terpaksa menggunakan pompong yang justru lebih berbahaya, dalam keadaan air terjadi pasang dan saat air surut pompong tidak bisa  melalui sungai itu.

Baca juga: Mantap, Peningkatan Jalan Depan DPRD Inhu Hampir Rampung

Sedangkan, Kepala Desa Pesajian Husni Tamrin juga menambahkan, aktivitas masyarakat setakat ini sangat terganggu. Ratusan warga harus antrian jika memanfaatkan pompong untuk penyebrangan ke pusat Kota Batang Peranap.

Akan tetapi, sebelumnya sudah ada utusan dari Dinas PUPR Inhu turun kelokasi meninjau kondisi jembatan. Saat itu, sejumlah warga sudah menyampaikan harapannya agar jembatan tersebut bisa dibangun kembali.

Baca juga: Rudi Terus Kembangkan Infrastruktur, Tingkatkan Ekonomi dan Dorong Daya Saing Batam

"Namun, utusan Dinas PUPR menyampaikan kalau mereka hanya menjalankan perintah dan tidak bisa memutuskan apakah segera dibangun atau menunggu, "ujar Yusni.

Pada kesempatan lain, anggota Komisi III DPRD Inhu Chandra mengatakan, saat pembahasan APBD Inhu tahun anggaran 2022 tidak ada pembahasan soal pembangunan jembatan ambruk tersebut. Artinya, setelah RKH Dinas PUPR masuk untuk dibahas bersama DPRD.

Baca juga: Ikatan Notaris: Pembangunan Infrastruktur di IKN Berdampak ke Daerah Sekitarnya

"Jembatan ambruk justru setelah itu, Jadi kemungkinan pembangunannya masih perlu waktu, " ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inhu, Bobby Mauliantino menjelaskan, pembangunan jembatan dan jalan yang menjadi harapan masyarakat adalah kewenangan pemerintah desa.

Baca juga: Cek Pelaksanaan Bantuan Bedah Rumah, Puan Maharani: Negara Hadir dalam Penyediaan Rumah Layak Huni

"Namun demikian, kami tetap mencarikan solusinya, " janji Bobby. (Asri)